KEDUA kaki Sularto (56) terlihat gemetaran. Bahkan keringat dingin mengalir di sela-sela dahi dan alis warga Kampung Rawasalak, RT 3, RW 12, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi.
Ilustrasi/ANTARA
Aksi Tolak LGBT
SUKABUMI, (PR).- Ratuan santri, pemuda, ulama dan warga, Jumat, 26 Januari 2018, melakukan aksi penolakan kekehadiran Lesbi, Gaya, Biseksual dan Transgender (LGBT). Mereka memastikan fenomena kehadiran LGBT di Kota Sukabumi sudah masuk kategori Kejadian Luar Biasa (LGBT).
Karena itu, mereka mendesak agar pemerintah untuk segera turun tangan untuk meminimalisir agar kehadiaran LGBT tidak terus berkembang. Apalagi disinyalir jumlah anggota LGBT kini telah menembus kisaran 5.000 orang dengan jumlah komunitas mencapai 50 komunitas. Mereka terdiri dari Anak Baru Gede (ABG) rata-rata berusia 17 hingga 25 tahun.
“Pemerintah harus segera turun tangan. Mereka harus segera membuat Peraturan Daerah (Perda) anti keberadaan LGBT. Perda tersebut diharapkan dapat meminimalisir kehadiran LGBT di Kota Sukabumi. Keberadaan LGBT sudah masuk kategori KLB yang perlus segera ditangani secara bersama-sama,” kata Pimpinan Pondok Pesantren, Dzikir Al-Fath, Fajar Laksana.
Selain itu, kata Fajar Laksana, semua pihak harus segera bahu membahu mencegah berkembangnya fenomena LGBT. Masyarakat harus diberikan kesadaran bahwa LGBT masuk bahaya laten. “Karena virus maksiat ini sangat berbahaya, karena bisa menyebar dengan cepat,” katanya.
Aksi anti LGBT kali ini memperoleh pengamanan ratusan personil Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi Kota. Mereka sempat melakukan aksi longmarch kesejumah pusat keramaian, sebelum ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi. Para peserta long march sempat berkumpul di Taman Mesjid Agung usai shalat Jumatan.
Segera dirancang
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono mengatakan pemkab Sukabumi akan segera merancang terkait peraturan khusus keberadaan LGBT. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah merupakan salah satu respon, seiring penolakan masyarakat terkait kehadiran LGBT. Bahkan apsirasi penolakan warga akan segera di sampaikan kepada pemerintah pusat di jakarta.
“Aspirasi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang menolak kehadiran LGBT akan disampaikan kepada pemerintah pusat secepatnya,” kata Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan marakanya LGBT harus segera dicegah. Dia menilai LGBT merupakan ancaman bangsa yang sangat perlu dicegah secepatnya.
“Saya berharap setiap masyarakat harus menjaga keluarganya masing-masing, termasuk lingkungannya. Bila LGBT terjadi di lingkungan sekitar, harus segera dicegah agar tidak terus berkembang," katanya.***
